PILKADA Serentak di Akhir Tahun, PD LIDMI Makassar Adakan Webinar Munajat Kebangsaan

By Ahmad Rajendra


Nusakini.com--MAKASSAR--Pimpinan Daerah Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) Makassar hadir dalam rangka mengedukasi masyarakat dan calon pilkada dalam kontestasi demokrasi serentak di akhir tahun 2020. 

Kegiatan Webinar Munajat Kebangsaan dengan tema “Pilkada dan Infiltrasi Oligarki dalam Demokrasi: Membangun Optimisme dalam Mewujudkan Makassar, Sulsel dan Indonesia Beradab” akan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Muhammad Ikhwan Jalil, Lc., M.H.I., M.Pd (Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah, Deklator KAMI Sulsel), Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (Pakar Hukum Tata Negera UGM), Haris Azhar, S.H., M.H (Pengamat Politik, Direktur Lokataru) serta Dr. Firdaus Muhammad, M. A (Pengamat Politik, Dekan FDK UIN Alauddin).

Dzulkairnain SM, selaku ketua PD LIDMI Makassar menyatakan bahwa pesta demokrasi harus dikawal dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan masyarakat yang beradab.

"Berawal dari penggerak atau penentu arah kebijakan negeri ini. Jika impian kita adalah mewujudkan negeri yang aman dan sentosa serta menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, maka mari kita bersinergi bersama mengawal pesta demokrasi ini demi membangun optimisme dalam mewujudkan negeri yang beradab, Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur,” ujarnya.

PD LIDMI Makassar diharapkan dapat pro aktif dalam mengedukasi dan merespon setiap persoalan bangsa di situasi multi krisis sekarang ini, termasuk mengenai PILKADA serentak akhir tahun ini yang disinyalir akan menentukan bagi perbaikan masing-masing daerah dalam 5 tahun kedepan.

“Kita sebagai anak bangsa, sudah menjadi tanggung jawab moril untuk memberikan edukasi yang solutif sebagai ikhtiar melahirkan pemimpin bangsa yang ideal di situasi multi krisis sekarang ini, terlebih semakin kuatnya cengkraman para oligarki dalam mempengaruhi setiap kebijakan dalam tata kelola pemerintahan saat ini serta upaya dalam menjaga spirit juang sejak lahirnya orde reformasi yakni memberantas praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” kata Faisal selaku ketua Departemen Kajian Strategis PD LIDMI Makassar.(rilis)